TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh tambahan anggaran Rp 1 triliun untuk program padat karya infrastruktur. Program ini termasuk salah satu pos yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan tambahan tersebut bakal dibelanjakan untuk proyek-proyek sederhana yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Program yang dimaksud contohnya meliputi perbaikan drainase, preservasi jalan, pengecatan jembatan, pengecatan marka jalan, hingga pengecatan trotoar.
“Biasanya kalau padat karya jenis-jenis pekerjaannya yang padat tenaga kerja, dari sisi teknologi enggak membutuhkan alat berat tidak membutuhkan tenaga terampil, bisa masyarakat biasa,” tuturnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 31 Agustus 2020.
Endra menjelaskan, program padat karya untuk pos tambahan tersebut sudah dilaksanakan sejak pertengahan Agustus dan direncanakan terserap maksimal pada akhir 2020. Hingga hari ini, program yang telah berjalan adalah perbaikan drainase di Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTT.
Adapun tambahan anggaran program padat karya akan difokuskan sebesar 60 persen di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian, 40 persen sisanya di daerah-daerah lain. “Ini semata-mata karena rasio panjang jalan dan jumlah penduduk,” tuturnya.
